RSS

Indonesia : Negara atau Perusahaan??

09 Mar

Oleh : Ratama Arifin Wibowo
Manajemen dan Kebijakan Publik

Universitas Gadjah Mada

 

 

Perkembangan paradigma arah kebijakan sebuah Negara kini telah memiliki beberapa pedoman yang dikembangkan oleh Negara-negara maju yang ada. Paradigma tersebut diantaranya Negara sosialis, komunis, kapitalis, welfare state, dsb. Kehadiran Negara di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada tidak bisa dilepaskan dari ekspekstasi besar masyarakat terkait fungsi dan peran Negara tersebut dalam menciptakan sebuah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ketepatan pemilihan arah kebijakan pembangunan Nasional oleh Negara dinilai menjadi sebuah kondisi yang kritis. Negara dituntut mampu mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang ada sekaligus kondisi ketahanan nasional dimana sedang dalam kondisi mencari bentuk yang paling sesuai.

Dalam konteks Indonesia, Negara mencaoba mengakomodir berbagai kepentingan yang berkembang di kehidupan masyarakat menjadi sebuah arah kebijakan pemabangunan yang dilakukan secara komprehensif. Kontribusi Negara sebagai pengayom masyarakat menjadi focus utama terkait berbagai kebijakan yang diambil serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Secara kontitusional Indonesia mengklaim bahwa arah kebijakan pembangunan nasional mengarah pada konsep pembangunan welfare state. Preporsisi Negara terkait fungsi dan peran yang ada seringkali bias atau bahkan terabaikan. Konsep welfare state yang dinilai telah termaktup dalam UUD 1945 sebagai salah satu ideologi bangsa seringkali terjadi patologi dalam pengimplementasiannya. Beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat seringkali menyebut fenomena ini dengan istilah welfare state setengah hati ataupun Negara welfare state yang tidak mengalami kondisi welfare secara structural sosial ekonomi yang ada.

Beberapa pemaparan diatas menunjukkan bahwa bagaimana Indonesia belum mampu mengaplikasikan konsep welfare state sebagaimana mestinya. Akan tetapi sebelum mulai mengidentifikasi bagian-bagian mana yang kiranya tidak sesuai dengan konsep welfare state dalam arah kebijakan dan pembangunan Indonesia, menarik untuk kiranya dimulai dari pemahaman yang lebih komprehensif terkait konsep welfare state sendiri. Hal ini terkait bagaimana konsepnya, apa tujuanya, serta bagaimana pola pikir yang sebenarnya digunakan dalam mengaplikasikan konsep tersebut. Secara harfiah konsep welfare state berasal dari Inggris yang dibawa melalui pemikiran Kranenburg yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

Secara garis besar, negara kesejahteraan mempunyai focus kajian pembangunan yang berupaya melakukan peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan revitalisasi peran dan fungsi Negara terkait pelayanan sosial, pelayanan dasar, serta bentuk pelayanan lain yang dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Menurut Spicker (1995:82) dalam Suharto (2006 : 6)[1] yang menyatakan bahwa negara kesejahteraan “… stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.” Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa konsep welfare state merupakan sebuah konsep perubahan orientasi Negara yang cukup ideal dengan penyelenggaraan konsep kesejahteraan secara komprehensif dengan standarisasi yang prima. Dalam Encyclopedia Americana[2] disebutkan bahwa welfare state adalah “a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person” (bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya). Sedangkan dalam bahasa Belanda welfare state disebut dengan istilah Welvaart Staat yang lebih menyangkut kemakmuran material, sedangkan welfare state menyangkut pula kemakmuran spiritual termasuk kebebasan-kebebasan politik.[3]

Menurut Richard Titmuss (1958)[4] memaknai konsep negara kesejahteraan, yaitu “a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people.” Senada dengan Titmuss (1958), Thoenes mendefinisikan welfare state sebagai “ a form of society characterised by a system of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production” (Suharto, 2005b)[5]. Sedangkan di Inggris dimana konsep welfare state dicetuskan, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the poor law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk member bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto, 1997; Spicker, 2002)[6]. Konsep negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap individu sebagai interpretasi dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship) serta kewajiban negara (state obligation) dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan. Dari beberapa pemahaman para ahli tersebut terkait welfare state dapat ditarik sebuah kesimpulan pemahaman yaitu sebuah pemerintahan dimana Negara menjamin segala bentuk kesejahteraan masyarakat terkait kesejahteraan sosial ekonomi maupun kesejahteraan spiritual dengan berbagai kebijakan yang ada melalui pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dengan lebih baik.

Konsep Negara kesejahteraan secara umum ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa menampikkan isu gender maupun terkait status sosial dalam bentuk pelayanan prima. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Dalam perkembangannya Titmuss mencoba membuat klasifikasi untuk melihat beberapa tipe ideal dalam tahapan pengimplementasian. Berikut adalah pernyataan dari Titmuss terkait klasifikasi tersebut, yaitu : Titmuss (p. 23 ff.) dalam Bergh (2002)[7] made a distinction between three ideal types of welfare state: the marginal (typical for the Anglo-Saxon countries), industrial achievement (typical for the Central European countries), and institutional models (typical for the United Kingdom and the Scandinavian countries). Titmuss’s institutional model (sometimes referred to as the ’institutional-redistributive’ model) combines the principles of comprehensive social provision with egalitarianism, and guarantees benefits to all citizens or residents. Thus, in this model the welfare state provides a set of welfare services and benefits that everybody enjoys on an equal basis. Dari kategorisasi tersebut dapat dilihat bagaimana welfare state terus mengalami perkembangan secara dinamis tergantung dimana konsep tersebut diaplikasikan dengan perbedaan kondisi structural masyarakat dan pola pemerintahan yang ada pada suatu Negara.

Beberapa literature menyebutkan beberapa factor yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara dalam mengimplementasikan konsep welfare state. Hal ini diharapkan mampu menjadi semacam framework sebuah Negara dalam mengimplementasikan konsep tersebut. Menurut DR. Goran Adamson dalam Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Skandinavia[8], ada 4 hal yang disediakan oleh Negara kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain:

  1. Menciptakan keamanan
  2. Menyuplai pelayanan sosial
  3. Mengurangi biaya sosial masyarakat
  4. Mengontrol angka reproduksi

Untuk itu, beliau mencoba membuat sebuah panduan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara yang akan mengimplementasikan konsep welfare state, diantaranya :

  • Sistem perpajakan yang baik.
  • Kalau terdapat banyak UKM maka tingkat kesejahteraan akan semakin kecil (pengaruh dari tax sistem).
  • Adanya social trust yang besar, tanpa ada social trust maka tidak ada pembayar pajak.
  • Perlu adanya serikat pekerja yang kuat.
  • Penduduknya harus homogen (populasi yang tersebar harus homogen baik etnis maupun agama).
  • Adanya institusi sosial yang kuat. Institusi sosial yang kuat akan membuat masyarakat terbiasa dengan rules of the game yang diciptakan oleh pemerintah. Institusi sosial merupakan struktur dasar masyarakat yang berperan dalam menciptakan keteraturan masyarakat.

Dalam literature lain menyebutkan bahwa ada beberapa prasyarat dalam mewujudkan Negara dengan konsep welfare state[9], yaitu

  • social citizenship
  • full democracy
  • modern industrial relation systems
  • rights to education and expansion of modern mass education.

Dari beberapa literature tersebut dapat dilihat beberapa cirri dari sebuah Negara welfare state. Dalam konsep tersebut Negara dituntut untuk proaktif bukan hanya reaktif dalam menanggapi berbagai masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Di sini Negara sebagai sebuah provider berfungsi sebagai sebuah lembaga formal dan terlegitimasi untuk menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara prima.

Dalam konteks Indonesia, beberapa literature menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu Negara yang telah mengaplikasikan konsep welfare state dalam struktur pemerintahan. Namun, realita yang ada Indonesia merupakan salah satu contoh Negara kesejateraan yang belum sejahtera secara baik secara structural maupun konseptual. Perbedaan persepsi yang mendalam antar stakeholders seringkali berimplikasi pada aplikasi konsep welfare state yang setengah hati. Hal ini secara tidak langsung berimplikasi pada kualitas hidup masyarakat yang seringkali terombang-ambing dibawah perdebatan kepentingan dari beberapa pihak terkait kekuasaan maupun keuntungan pribadi.

Dilihat dari sisi konstitusional secara umum, Indonesia telah mencantumkan konsep-konsep welfare state di dalam dasar Negara yaitu UUD 1945 serta Pancasila yang menjadi ideologi Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan UUD: …. “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah wujud dari niat membentuk negara kesejahteraan itu. Selain itu, fakta lain juga tercermin dalam Pasal 27, di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Pasal 31, 33, dan 34 di mana kekayaan alam kita harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Di dalam Pancasila pun juga disebutkan terkait konsep welfare state pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran bagi banyak pihak terkait konsepsi yang dituangkan oleh para founding fathers yang terdahulu terkait peran Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Terkait implementasi konsep welfare state di Indonesia, dalam beberapa dekade terakhir dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang ada belum mampu mengaplikasikan konsep tersebut sebagaimana mestinya. Perbedaan pemahaman, komitmen, serta kondisi structural masyarakat yang masih tidak stabil dengan konsep “si kaya dan si miskin” menambah factor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Selain itu, DR. Goran melihat bahwa tingginya homogenitas yang ada dalam struktur mayarakat menjadi permasalahan tersendiri di Negara Indonesia[10]. Tidak berjalannya konsep welfare-state di Indonesia juga diakibatkan oleh orientasi ideologi dan kecenderungan background pendidikan yang dimiliki oleh elite ekonom dan pengambil kebijakan Indonesia yang menganut sistem perekonomian neo liberal.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipungkiri secara tidak langsung akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan suatu Negara. Akan tetapi, seringkali yang menjadi permasalahan utama adalah kurang berjalannya konsep trickle down effect dalam sistem pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Permasalah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat menjadi sebuah polemik yang cukup kompleks. Permasalahan sosial ini dinilai harusnya dilihat secara komprehensif sehingga memungkinkan untuk mencari problem solving yang bersifat win-win solution.

Secara umum konsep welfare state merupakan sebuah sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Seringkali konsepsi pembangunan yang dibuat cenderung hanya mengesampingkan posisi dari masyarakat miskin. Konsep welfare state yang telah dicantumkan dalam dasar konstitusi Negara Indonesia hanya dianggap sebagai sebuah pemanis saja tanpa ada tindak lanjut yang sesuai. Dalam negara kesejahteraan seyogyanya pemecahan masalah terkait kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak hanya ditangani melalui proyek-proyek sosial yang sifatnya parsial. Seharusnya dimunculkan sebuah konsep welfare society yang lebih terkonsep, terlembaga, serta bersifat sustainable bukannya hanya periodik. Konsep welfare society seharusnya diapahami sebagai sebuah hak masyarakat sekaligus merupakan kewajiban Negara sebagai seorang provider untuk memberikannya.

Fakta lain menunjukkan pemerintah cenderung semakin enggan mengurusi permasalahan sosial dan menyerahkan fase pemerataan kesejahteraan sosial pada mekanisme pasar yang ada. Termanipulasinya konsep welfare state yang tercantum dalam dasar Negara seringkali hanya menjadi manifestasi dari segilintir kelompok kepentingan saja. Kurang tegasnya pemerintah dan seringkali berposisi sebagai sebuah Negara autopilot menyebabkan Negara ini hanya menjadi objek yang dikebiri oleh banyak kepentingan Negara maju untuk mempertahankan superioritasnya pada Negara berkembang. Kondisi lain memperlihatkan bahwa Indonesia kini mungkin tidak bisa lagi disebut sebuah Negara tapi lebih tepatnya adalah perusahaan Indonesia. Beberapa bidang yang harusnya diperuntukkan bagi masyarakat luas kini telah diperjualbelikan dengan gampangnya. Sector-sektor pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak, dsb kini telah dijual seperti dalam konsep neo liberal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dan seringkali lupa pada kesejahteraan masyarakat luas.  

Pendapat lain menyebutkan bagaimana kondisi kesejateraan masyarakat jika dilihat dari konsep welfare state sendiri yang tercantum dalam dasar ideologi yang ada. Menurut Bahagijo (2011) menyebutkan bahwa ada beberapa kondisi yang memperlihatkan belum sejahteranya masyarakat Indonesia yang notabene mengaku sebagai salah satu Negara welfare state, yang diantaranya[11] :

  • Pertama, Investasi publik dan subsidi untuk pendidikan dan kesehatan mengalami pergeseran orientasi di era liberalisasi dan swastanisasi sector perbankan dan keuangan, serta merambah sektor sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dsb. yang tidak diimbangi dengan kebijakan sosial dan jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, barang publik seperti pendidikan, kesehatan dan air minum diperoleh warga berdasarkan prinsip “you get what you pay”. Biasnya penyelenggaraan terkait pubic goods dan private goods menjadi sebuah polemic tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintah yang ada sekarang.
  • Kedua, kebijakan sosial senantiasa dinomer-duakan sesudah kebijakan pertumbuhan ekonomi. Para ahli menyebut Indonesia sebagai rezim produktivis yang selalu menganakemaskan pertumbuhuan ekonomi dengan menundukkan tujuan-tujuan lainnya (Ian Gough). Hal ini dapat dilihat pada banyak indikasi dan tanda-tanda, diantaranya :
  1. minimnya besaran alokasi APBN dan APBD pada program sosial seperti alokasi pada bidang kesehatan, sanitasi dan air minum
  2. minimnya perhatian pada insititusi dan lembaga yang mengelola dan memberi pelayanan sosial kepada warga (kesehatan, tenaga kerja dan pelayanan sosial).
  3. politik anggaran pada dana-dana sosial/penanggulangan kemiskinan yang lebih banyak jatuh ke tangan pejabat/aparat biokrasi ketimbang diterima oleh warga negara.
  • Ketiga, sistem dan kebijakan pajak yang konservatif. Pajak sesungguhnya bukan soal fiskal saja, tetapi juga sosial-politik. Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana masyarakat menanggung beban dan resiko bersama dan bagaimana gotong royong serta solidaritas antar warga dilembagakan. Banyaknya mafia pajak juga berimplikasi pada bagaimana sebenarnya pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
  • Keempat, sebagian besar elite-elite politik Indonesia di pusat dan di daerah tidak memiliki atau tidak mengusung agenda kebijakan sosial dalam upaya mereka merebut jabatan publik. Dalam beberapa dekade minim sekali dilihat perdebatan tajam soal kebijakan pajak, jaminan sosial, subsidi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan pendanaanannya.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat dilihat bagaimana kondisi Indonesia yang merupakan sebuah Negara kesejahteraan yang masih jauh dari kesejahteraannya. Masyarakat dituntut untuk mampu survive dengan kondisi yang ada. Tanpa disadari pemerintah telah lupa akan prinsip pemerintahannya yang berperan sebagai seorang pelayan bagi masyarakat dan seringkali berposisi sebaliknya. Fungsi dan peran Negara seringkali tersamarkan dengan berbagai kepentingan kelompok yang berupaya memperbutkan kekuasaan. Dalam berbagai study kasus dapat dilihat bagaimana Negara pun kadang kala tidak tegas dalam upaya melindungi hak-hak rakyat, seperti dalam pengembangan sector industrialisasi yang nyatanya pemerintah masih dikebiri oleh kepentingan kelompok asing, dalam alokasi dana pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dsb) pemerintah masih dipenuhi oleh berbagai kelompok kepentingan yang mencoba mencari keuntungan sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan di manakah posisi masyarakat. Masyarakat seringkali dianak tirikan dianggap hanya sebagai pelengkap dan dibiarkan berjalan sendiri (autopilot). Dari sini dapat dilihat bahwa rendahnya komitmen pemerintah serta pemerintahnya yang bekerja seperti kuli kepada perusahaan asing menjadi beberapa penyebab kondisi kesejahteraan yang ada. Untuk itu dibutuhkan sebuah kajian secara komprehensif dalam menyelesaikan  masalah ini. Beginilah kondisi Negara Indonesia yang dianggap sebagai Negara autopilot dengan konsep welfare state nya yang belum mengalami kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Adamson, Goran, dalam Negara Kesejahteraan (welfare state) di Skandinavia, lihat http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1, diakses 7 Maret 2012 pukul 12.00 WIB.

Bahagijo, Sugeng, 2011,  dalam Menimbang Welfare State : Mencari Utopia Untuk Indonesia, dalam makalah untuk Lokakarya Jaringan Demokrasi Antar Kampus yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) di Samarinda tanggal 19 Nopember 2011, lihat http://www.psik-indonesia.org/files_pdf/4-Menimbang%20Welfare%20State-Sugeng%20Bahagijo_20120130070100.pdf, diakses 7 Maret 2012 pukul 12.45 WIB.

Bergh, A, 2002, dalam The Universal Welfare State – Theory and the Case of Sweden, Dept. of Economics : Lund University, diakses 5 Maret 2012 Pukul 21.04 WIB.

Husodo, Siswono Yudo, dalam Indonesia: “Welfare State” yang Belum Sejahtera, Uni Sosial Demokrat.

Soetrisno, 1992, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia : Suatu Studi, Edisi II, Ygyakarta : Penerbit Andi Offset.

Suharto, E, 2006, dalam Negara Kesejahteraan dan Reiventing DepSos, pada seminar Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta di Universitas Gadjah Mada, diakses 5 Maret 2012 Pukul 20.35 WIB.

Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial, LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.

 

 

 


[1] Suharto, E, 2006, dalam Negara Kesejahteraan dan Reiventing DepSos, pada seminar Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta di Universitas Gadjah Mada, diakses 5 Maret 2012 Pukul 20.35 WIB.

[2] Husodo, Siswono Yudo, dalam Indonesia: “Welfare State” yang Belum Sejahtera, Uni Sosial Demokrat.

[3] Soetrisno, 1992, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia : Suatu Studi, Edisi II, Ygyakarta : Penerbit Andi Offset, hal : 165.

[4] Suharto, E, 2006, dalam Negara Kesejahteraan dan Reiventing DepSos, pada seminar Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta di Universitas Gadjah Mada, diakses 5 Maret 2012 Pukul 20.35 WIB.

[5] Ibid, hal 6.

[6] Ibid, hal 6.

[7] Bergh, A, 2002, dalam The Universal Welfare State – Theory and the Case of Sweden, Dept. of Economics : Lund University, diakses 5 Maret 2012 Pukul 21.04 WIB.

[8] Adamson, Goran, dalam Negara Kesejahteraan (welfare state) di Skandinavia, lihat http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1, diakses 7 Maret 2012 pukul 12.00 WIB.

[9] Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial, LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.

[10] Adamson, Goran, dalam Negara Kesejahteraan (welfare state) di Skandinavia, lihat http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1, diakses 7 Maret 2012 pukul 12.00 WIB.

[11] Bahagijo, Sugeng, 2011,  dalam Menimbang Welfare State : Mencari Utopia Untuk Indonesia, dalam makalah untuk Lokakarya Jaringan Demokrasi Antar Kampus yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) di Samarinda tanggal 19 Nopember 2011, lihat http://www.psik-indonesia.org/files_pdf/4-Menimbang%20Welfare%20State-Sugeng%20Bahagijo_20120130070100.pdf, diakses 7 Maret 2012 pukul 12.45 WIB.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 Maret 2012 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: