RSS

Pola Pembangunan Perumahan dan pemukiman kota Surakarta

09 Mar

Oleh : Ratama Arifin W

Manajemen dan Kebijakan Publik

Universitas Gadjah Mada

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan pemerintahan suatu negara sebagai wujud nyata dari pelaksanaan tugas dan fungsinya bagi masyarakat. Pembangunan dianggap sebagai sarana proses perubahan bagi kondisi masyarakat. Dinamika sosial masyarakat berdampak kompleks terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Tidak hanya tuntutan kebutuhan primer atau basic needs, tuntutan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier semakin berkembang dalam masyrakat. Oleh karena itu, pemerinah sebagai penggerak jalannya negara sudah seharusnya dapat memberikan jaminan kepada masyarakat demi terpenuhinya sarana dan prasarana agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sederetan pemerintah mulai dari desa, kota, serta pusat bertanggungjwab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Membahas mengenai pembangunan, maka akan selalu berhubungan dengan kota. Kota di negara Indonesia dikenal sebagai pusat pembaharuan dan kemajuan, perputaran uang, kegiatan ekonomi, kegiatan politik dan pemerintahan, pelayanan sosial/publik, hubungan daerah dan lain-lain[1].  Dengan berbagai fungsi kota sebagi pusat kegiatan masyarakat maka proses pembangunan sangat erat hubungannya dengan kota. Oleh karena itu, proses pembangunan sangat berkembang cepat di masyarakat kota. Konsekuensi dari perubahan yang cepat tersebut membuat pemerintah kota harus dapat mengelola kota itu sendiri mengingat bahwa posisi dan fungsi kota tersebut sangat strategis dalam proses pembangunan. Salah satu kota yang menunjukkan bahwa sebuah kota memiliki posisi dan fungsi yang strategis ialah kota Surakarta atau Solo di Jawa Tengah.

Secara historis kota Surakarta atau Solo dianggap sebagai representasi Jawa oleh karena itu Surakarta (Solo) memiliki anonim The Spirit of Java. Adanya faktor sejarah tersebut telah menunjukkan bahwa Kota Surakarta merupakan sebuah kota yang memiliki nilai historis dimana menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu icon di Pulau Jawa. Sebagai kota besar kota Surakarta juga mempunyai program-progam pembangunan sebagai upaya mengembangkan posisi dan fungsi kota kepada masyarakat. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan dalam implementasi pembangunan juga tidak dapat dihindarkan.

Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah masalah perumahan dan permukiman. Rumah sebagai tempat hunian manusia merupakan salah satu basic needs bagi masyarakat. Sehingga keberadaan rumah bagi manusia sangatlah penting. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, dalam kota-kota besar seperti kota Surakarta itu sendiri mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dikarenakan letak strategis Kota Surakarta yang mendukung kegiatan ekonomi mengakibatkan masyarakat menjadikan Kota Solo sebagai rujukan tempat tinggal. Sehingga adanya penduduk yang terus bertambah permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dielakkan. Pada akhirnya masalah perumahan dan permukiman menjadi sangat penting untuk selalu dikaji sebagai wujud mengupayakan perumahan sehat bagi masyarakat. Penjelasan mengenai kondisi terkini perumahan dan permukiman di Kota Surakarta akan dibahas pada topik pembahasan selanjutnya.

 

  1. A.  Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta

Permukiman merupakan sebuah kawasan tertentu yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian dari manusia. Manusia biasa membangun perumahan – perumahan yang berdekatan satu sama lain, hal ini dikarenakan karena pola dari interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Pola permukiman biasanya tergantung dari kondisi geografis suatu wilayah, namun secara umum, pola permukiman dibagi menjadi 3 yaitu:

  1. Pola Memanjang (Linier)

Pola permukiman penduduk dikatakan linier bila rumah –  rumah yang dibangun membentuk pola yang berderet memanjang. Pola ini biasanya ditemukan pada kawasan sepanjang jalan raya, tepi sungai, maupun garis pantai. Pola ini dapat terbentuk karena memungkinkan kawasan tersebut memakai pola tersebut, karena jalan raya, pantai, dan sungai bersifat memanjang sehingga masyarakat akan membangun rumah memanjang di sekitar kawasan tersebut.

  1. 2.      Pola Terpusat (Nucleated)

Pola terpusat merupakan pola permukiman penduduk dimana rumah – rumah yang dibangun memusat pada satu titik. Pola ini dapat ditemukan di daerah pegunungan dimana penduduknya hanya memusat pada satu kawasan tertentu.

  1. Pola Tersebar (Dispersed)

Dalam pola ini perumahan dibangun di kawasan luas dan bertanah kering yang menyebar sehingga satu rumah dengan rumah yang lain memiliki interval. Pola ini biasanya ditemukan di kawasan yang luas dan kering. Pola ini dapat terbentuk karena penduduk mencoba membangun rumah di kawasan – kawasan bermukim yang dekat dengan sumber air, terutama air tanah.

Dari penjelasan hal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pola permukiman dan perumahan yang terdapat di Kota Solo mengikuti pola memanjang (linier). Hal ini dikarenakan banyak sekali perumahan – perumahan penduduk memanjang di sepanjang jalan raya, tepi sungai (Bengawan Solo), dan di sepanjang rel kereta api.

Pola linier di sepanjang jalan raya merupakan dampak dari perkembangan zaman dimana jalan merupakan transportasi yang cepat dan praktis. Jalan raya yang ramai akan memacu pertumbuhan ekonomi penduduk yang tinggal di sekitarnya sehingga penduduk membangun perumahan–perumahan di sepanjang jalan guna meningkatkan perekonomian dari penduduk sekitar. Kemudian pola linier di sepanjang tepi sungai (terutama di tepi Sungai Bengawan Solo) terbentuk karena air merupakan suatu kebutuhan yang sangat berharga bagi manusia. Air selain digunakan sebagai sarana transportasi juga digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup seperti air bersih, mandi cuci kakus (MCK), dan sebagainya. Kemudian yang terakhir pola permukiman linier di sepanjang rel kereta api, Hal ini biasanya terkonsentrasi di sekitar stasiun kereta api yang ramai dikunjungi masyarakat. Hal ini dimanfaatkan penduduk karena rel dan kereta api merupakan alat transportasi yang dapat menghubungkan berbagai tempat yang berjauhan sehingga memudahkan penduduk untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

 

  1. B.  Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta

Kota Surakarta sekalipun dikenal sebagai salah kota yang bisa merepresentasikan keberadaan pulau Jawa, akan tetapi dalam perkembangannya banyak mengalami permasalahan dengan perumahan dan permukimannya. Isu dan permasalahan penting dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta adalah:

  1. Penurunan kualitas lingkungan permukiman seiring dengan peningkatan kepadatan bangunan yang ada.

Banyak berdirinya hunian-hunian liar di kota Surakarta sebagai akibat perpindahan arus kota. Hunian liar yang berdiri liar tersebut disebabkan oleh orang-orang dari luar Solo yang melakukan migrasi ke Solo. Kebanyakan tujuan mereka melakukan migrasi ke Solo adalah untuk bekerja. Tuntutan untuk mencari pendapatan memberikan pilihan bagi pendatang untuk membangun tempat tinggal di Kota Surakarta. Sekalipun rumah-rumah tersebut tergolong rumah yang liar akan tetapi mereka tetap tinggal di daerah tersebut. Pada akhirnya kelompok pendatang yang tidak mempunyai sumber dana lebih dalam mendirikan tempat hunian mengakibatkan munculnya kawasan slum. Berikut merupakan data keadaan hunian kumuh di Kota Surakarta:

Bangunan                    : dinding terbuat dari anyaman bambu/gedheg, tripleks, papan.

Sanitasi dan air bersih : tidak mempunyai akses MCK sendiri

Lantai                          : dari tanah dan lembab.

Lay out ruangan           : tidak ada pembagian ruangan.

Penyebaran slum area di Kota Surakarta tersebut terletak daerah pinggiran antara lain Kecamatan Banjarsari (1.701 unit), Kecamatan Jebres (1.447 unit), Kecamatan Laweyan (819), Kecamatan Pasar Kliwon (2.115), Kecamatan Serengan (530 unit). Selain itu, adanya permukiman liar juga memberikan dampak negatif terhadap keadaan lingkungan di daerah Kota Surakarta. Sebagai contoh yang berada di bantaran sungai Kalianyar. Di daerah tersebut terdapat permukiman liar (slum area) dengan keadaan rumah yang sangat memprihatinkan serta sanitasi yang tidak layak.

Adanya permukiman liar juga telah memberikan konflik pemerintah kota dengan masyarakat yang memiliki tempat hunian ilegal. Tanah yang merupakan hak milik seseorang dan hak milik pemerintah kota dijadikan sebagai tempat hunian tanpa adanya ijin pemerintah setempat. Misalnya adalah adalah di kawasan Jebres (belakang UNS) yang merupakan tanah hak milik dan tanah pemerintah kota dijadikan tanah hunian sehingga banyak berdiri bangunan rumah. Hal tersebut dilatar belakangi adanya reformasi pada tahun 1998 dimana masyarakat telah mendapatkan kebebasan yang mengakibatkan masyarakat bertindak menentang pemerintah.

Berdasarkan laporan Akhir – Pendataan dan Permukiman di Kota Surakarta 2008 keberadaan lingkungan kumuh yang paling banyak terdapat di wilayah kecamatan Jebres dan Gandekan, hampir sebagian besar merupakan permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang lain terdapat di sekitar sungai Bengawan Solo, yaitu terdapat di wilayah Kelurahan Sewu, sedangkan untuk kecamatan Pasar Kliwon di Kelurahan Semanggi hampir semua permukiman kumuh yang ada terdapat di bantaran sungai.

  1. Kecenderungan pertumbuhan pada kawasan perbatasan dengan Kabupaten di sekitar Kota Surakarta yang cukup pesat akibat keberadaan kawasan/lingkungan industri yang diikuti dengan perkembangan sektor-sektor informal.

Pertumbuhan perumahan yang terfokus pada kawasan pinggiran tersebut mengakibatkan adanya slum area pada daerah-daerah pinggiran seperti data yang disebutkan di atas. Sebagai contoh adalah kawasan industri batik di Kecamatan Laweyan yang mempunyai hunian kriteria kumuh sebanyak 819 unit[2].

  1. Belum tersedianya ketentuan dan peraturan yang mengikat yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta adalah belum disahkannya peraturan sebagai acuan dalam upaya pengembangan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman. Berdasarkan wawancara dengan pihak BAPPEDA bagian fisik dan prasarana mengatakan bahwa ketentuan dan peraturan sebagai acuan pembangunan perumahan dan permukiman yang diusulkan dari tahun 2007 hingga sekarang belum mendapatkan persetujuan dari pihak Dewan Daerah (DPRD) Surakarta.

  1. Belum tersedianya database yang layak dan memadai untuk pengembangan kebijakan dan program pembangunan (sebagai dasar bagi pengembangan sistem informasi pada tahap selanjutnya).
  2. Hunian liar di atas tanah negara.

Banyak bangunan penduduk yang berdiri di atas tanah Pemerintah atau tanah negara. Hunian tersebut berdiri dikarenakan banyak tanah-tanah negara yang kurang di olah, sehingga banyak tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai hunian. Hunian liar tersebut banyak berdiri di atas tanah sekitar tanah PJKA, tanah bantaran sungai, tanah tanggul dan sebagainya.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota Surakarta dengan masyarakat dimana dalam hal ini berkaitan dengan hunian baru yang disediakan oleh pemerintah sebagai ganti rugi atas lahan pemerintah yang akan digunakan sebagai proyek pembangunan. Dalam hal ini pemerintah menginginkan kembali tanah pemerintah yang dihuni secara ilegal oleh warga. Pemerintah menggunakan pendekatan personal dengan mengajak diskusi warga yang akan direlokasi di tempat lain. Namun hal ini terkadang tidak berjalan secara mudah, ada juga warga yang tidak mau direlokasi ke tempat lain. Warga kemudian menyewa preman untuk menjaga pemukiman agar tidak didatangi lagi oleh pegawai pemerintahan yang hendak bersosialisasi lagi. Hal ini terkadang juga membuat pemerintah gusar. Pemerintah memilih menggunakan cara kasar berlandaskan pada penertiban pemukiman dengan Petugas Pamong Prajanya (Satpol PP). Alasan warga tidak mau direlokasi mungkin masuk akal juga, pemerintah terkadang tidak menyediakan perumahan layak huni. Perumahan yang menjadi tempat relokasi terkadang tidak lebih bagus dari rumah yang mereka tinggali sehingga masyarakat cenderung mempertahankan rumah yang mereka tinggali dengan cara apapun walupun tanah mereka milik pemerintah.

  1. Tersedianya lahan kosong dengan jumlah yang terbatas.

Keterbatasan lahan kosong merupakan masalah yang cukup berpengaruh terhadap kondisi perumahan dan permukiman di Kota Surakarta.

Tabel

Perbandingan luas wilayah, luas tanah permukiman, tanah kosong dan tegalan di Kota Surakarta tahun 2005 (dalam Ha)

No

Kecamatan

Luas Wilayah

Luas Lahan

Perumahan / Permukiman

Tanah Kosong dan Tegalan

1

Laweyan

863,86

557,91

9,13

2

Serengan

319,40

210,78

2,52

3

Pasar Kliwon

481,52

308,94

16,38

4

Jebres

1.258,18

663,35

108,09

5

Banjarsari

1.481,10

966,29

13,01

Kota Surakarta

4.404,06

2.707,27

149,55

Sumber: diolah dari RUTRK Kota Surakarta 2007-2016

 

  1. C.  Strategi Kebijakan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta

Dinamika dan kemajemukan persoalan perumahan dan permukiman yang tidak saja mengikuti perubahan kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan keluarga yang cukup cepat, memberikan dorongan untuk melakukan tindakan yang lebih nyata atas program-program yang akan dilaksanakan. Menyikapi permasalahan permukiman dan perumahan di kota Surakarta maka pemerintah kota Surakarta telah membuat strategi dan kebijakan sebagai berikut:

  1. Strategi:
    1. Meningkatkan perkembangan penyediaan rumah seperti yang ditunjukkan sekarang.
    2. Memberikan perhatian lebih pada perbaikan perumahan kumuh dan perumahan golongan ekonomi lemah. Dalam upaya ini pemerintah memberikan bantuan sebesar 2-5 juta rupiah untuk membantu merenovasi hunian bagi warga yang termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Dimana dalam bantuan tersebut masyarakat diajak secara langsung untuk pelaksanaan program.
    3. Memulai pengembangan rumah secara vertikal (rumah susun). Program yang telah dilakukan adalah pendirian rumah susun (Rusun) di daerah Pasar Notoharjo dimana Rusun tersebut merupakan relokasi hunian para warga PKL di Kota Surakarta yang sebelumnya di daerah Banjarsari direlokasi ke daerah tersebut.

Kebijakan tata ruang Kota Surakarta menyebutkan bahwa pada tahun 2016 untuk BWK 1 diperlukan penambahan perumahan secara vertikal berupa apartemen untuk golongan ekonomi kuat dan rumah susun bagi golongan ekonomi lemah.

  1. Pengembangan perumahan penduduk dan kampung untuk tempat tinggal sementara wisatawan, olahragawan, mahasiswa, pendatang musiman (buruh dan pedagang) serta karyawan.
  2. Kebijakan:
    1. Merangsang, memberikan kemudahan dan pengarahan pada sektor swasta dan koperasi serta organisasi sosial untuk pengembangan perumahan.
    2. Membantu mengarahkan perkembangan dan memberi kemudahan pembangunan perumahan yang dibangun oleh penduduk.
    3. Penunjukan lokasi untuk peremajaan dan perbaikan permukiman kumuh dan perumahan susun serta perumahan/perkampungan tradisional yang bernilai budaya tinggi (konservasi) daerah perumahan. Peremajaan permukiman adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian yang sangat kumuh.
    4. Pembangunan rumah cicilan, rumah sewa, asrama, mess, homestay bagi pendatang musiman, mahasiswa, karyawan, wisatawan.
    5. Merintis pengembangan kerjasama dengan Pemda tetangga dalam masalah pengadaan perumahan di daerah perbatasan wilayah.

Salah satu bentuk program perumahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Surakarta adalah upaya relokasi perumahan korban banjir tahun 2007. Terjadinya banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo yang melanda kampung Sewu atau  Pucang Sawit pada tahun 2007 yang menyebabkan permukiman warga setempat terkena kerusakan yang cukup parah. Pada saat itu terjadi hujan lebat terus menerus sepanjang malam sehingga menyebabkan sungai Bengawan Solo meluap. Banjir telah menyebabkan rumah warga mengalami kerusakan. Agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi maka pada tahun 2009 pemerintah kota Surakarta merelokasi warga Kampung Sewu atau Pucang Sawit ke daerah yang lebih aman serta tidak terkena bencana banjir yakni ke wilayah Mojosongo.

  1. D.  Dampak Kebijakan

Secara umum dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dapat dinilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengakomodasi permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta. Berbagai masalah yang ditemui seperti masih adanya permukiman kumuh di daerah sepanjang rel kereta api. Belum adanya ketentuan dan peraturan sebagai upaya pembangunan perumahan dan permukiman menjadikan sederet kebijakan yang telah ada sulit untuk direalisasikan sehingga kebijakan tersebut hanya sebatas wacana ke depannya saja. Akan tetapi, program-program yang disusun oleh pemerintah kota Surakarta telah menunjukkan bahwa pemerintah kota juga memberikan upaya-upaya dalam rangka mencari solusi bidang perumahan dan permukiman yang seharusnya di dukung oleh masyarakat.

Salah satu bukti dari kurang optimalnya kebijakan adalah adanya surat peringatan dari PT. KAI bagi hunian ilegal di pinggir rel kereta api. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas hunian baru bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur rel kereta api. Keterbatasan anggaran merupaan faktor utama mengapa hunian baru belum bisa diwujudkan bagi warga permukiman tersebut, sehingga pemukiman warga disekitar rel kereta api masih belum bisa diatasi dan pihak dari PT.KAI juga tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan dai masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur rel kereta api.

Apabila dilihat tepat atau tidaknya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Surakarta maka dapat dinilai bahwa kebijakan-kebijakan yang ambil sudah tepat untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman yang ada. Misalkan upaya pemerintah mencoba memberikan fasilitas rumah susun bagi kelompok masyarakat kalangan menengah ke bawah merupakan strategi tepat dalam upaya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di daerah bantaran sungai. Dengan melihat semakin minimnya ketersediaan lahan kosong di Kota Surakarta kebijakan rumah susun merupakan pilihan yang tepat untuk menyediakan fasilitas perumahan. Akan tetapi, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakatnya hendaknya kualitas hunian pada rumah susun juga harus memperhatikan standar hunian yang layak. Hal tersebut diasumsikan bahwa apabila kelayakan hunian diperhatikan oleh pemerintah maka diharapkan masyarakat juga akan menghargai upaya pemerintah kota dalam memberikan penyedian hunian bagi mereka.

Tidak selamanya kebijakan relokasi dapat membantu permasalahan perumahan dan pemukiman. Keterbatasan anggaran dan semakin sulitnya pembebasan lahan menjadikan kebijakan tersebut seharusnya tidak merupakan pilihan utama pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman di kota Surakarta khususnya slum area di bantaran sungai. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan fasilitas perumahan di bantaran sungai dengan menganggap bahwa sungai adalah salah satu icon kota Surakarta yang perlu dilestarikan. Realisasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan membangun rumah susun yang menghadap ke sungai.

Belum disetujuinya strategi pengembangan perumahan dan permukiman kota Surakarta juga menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan. Seharusnya strategi pengembangan perumahan dan permukiman di kota Surakarta harus segera disetujui oleh Dewan Derah (DPRD) Surakarta. Hal tersebut sangat penting karena dengan disetujuinya strategi pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta selanjutnya akan dapat diambil kebijakan-kebijakan yang tepat mengenai pemecahan permasalahan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perumahan dan permukiman di kota Surakarta.

  1. E.  Kesimpulan

Adanya permasalahan di bidang perumahan dan permukiman seperti yang telah dijelaskan di atas, serta semakin meningkatnya kebutuhan rumah yang layak yang sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk pemerintah kota dituntut untuk melakukan perencanaan pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman secara profesional sehingga mampu memberikan sarana dan prasarana perumahan bagi penduduknya. Pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat dilakukan dengan mengambil kebijakan yang tepat sehingga perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan pengambilan kebijakan yang tepat dari pemerintah maka pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat dapat tercapai. Selain itu, komitmen pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman. Partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memberikan program pembangunan perumahan dan permukiman juga sangat dibutuhkan sehingga dapat membantu kelancaran implementasi kebijakan perumahan dan permukiman.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

Laporan Akhir – Pendataan dan Permukimandi Kota Surakarta 2008.

http://ningrumspalsa.blogspot.com/2011/03/pola-permukiman-penduduk.html. diakses pada hari Jumat 15 April 2011 pukul 15.00 WIB.


[1] Keban, Yeremias T. 2011. Urban Development (Pembangunan Perkotaan).ppt. Yogyakarta: MKP – Fisipol.

[2] Laporan Akhir – Pendataan dan Permukiman di Kota Surakarta 2008.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 Maret 2012 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: